Keselamatan publik abad 21

Artikel ini merupakan bagian pertama (1/3) dari makalah berjudul Dampak Kepemimpinan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Organisasi Terhadap Budaya Keselamatan Masyarakat, Business and Management Publication, Archipelago Strategic and Partners Indonesia, Jakarta, April 2019. Hak cipta dilindungi Undang-Undang.


Upaya pemerintah untuk membudayakan perilaku keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia mendapat penekanan penting sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang hingga kini tetap menjadi acuan pembuatan regulasi-regulasi turunannya.

Sama halnya dengan kecenderungan tatanan ekonomi negara-negara berkembang menjelang abad ke-21 yang ditandai dengan industrialisasi berbasis tenaga kerja, regulasi demi regulasi di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya perlindungan terhadap kecelakaan kerja, telah berdampak pada tingkat kepatuhan hukum di bidang keselamatan kerja.

Sejalan dengan penegakan peraturan dan mekanisme pengawasan, baik dari pihak berwenang maupun sukarela di tingkat organisasi, budaya keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor pendorong untuk mewujudkan dunia kerja yang aman dan selamat.

Di antara sekian banyak variabel pengukur penerapan budaya selamat di tempat kerja, kepemimpinan semakin menjadi perhatian penting, sedemikian pentingnya sehingga badan standarisasi dunia seperti International Organization for Standardization (ISO), misalnya, mensyaratkan kepemimpinan dalam standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di versi tahun 2018, dan juga standar sistem manajemen lainnya yang telah mereka seragamkan melalui istilah high level structure

Hal ini beranjak dari pemahaman bahwa para pimpinan dalam sebuah organisasi berperan langsung dalam menentukan seberapa jauh organisasi tersebut menaati peraturan yang berlaku serta membudayakan perilaku K3 di tempat kerja dan pada akhirnya menjadi kebiasaan di kehidupan selepas jam kerja yang juga akan mempengaruhi persepsi tentang keselamatan masyarakat sekitar.

Keselamatan Berkendara

Data kecelakaan lalu lintas nasional pada 2017 mencatat 577 korban luka berat dan 222 kematian akibat perilaku berkendara tidak aman, yaitu kelebihan batas kecepatan. Di tahun berikutnya perilaku yang sama menyebabkan 337 korban luka berat dan 276 kematian.

Dalam acara Konstruksi Indonesia 2018 di Jakarta, penulis mengikuti seminar dan workshop Membangun Budaya Keselamatan pada Industri Konstruksi Berdaya Saing Tinggi di Indonesia. Salah satu panelis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memaparkan rendahnya angka kecelakaan fatal di pembangunan jalan setahun terakhir, sebelum ditanggapi oleh salah satu peserta seminar mengenai nilai sesungguhnya dari pencapaian tersebut apabila mempertimbangkan angka kecelakaan pengguna jalan yang tetap tinggi.

Pengendara berhenti di persimpangan Jl. Medan Merdeka, Jakarta Pusat

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi DKI Jakarta menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas jalan tol tahun 2014 sebanyak 1164, dengan jumlah kematian 82 orang. Sebab kecelakaan terbesar berasal dari pengemudi, dengan 977 kasus, kendaraan 178 kasus, dan faktor lingkungan (3 kasus).    

Data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2017 menunjukkan 61% kecelakaan lalu lintas di Indonesia disebabkan kemampuan dan karakter pengemudi, 30% faktor prasarana dan lingkungan, dan 9% faktor kelayakan kendaraan. 

Perilaku berkendara aman di masyarakat Indonesia dalam 5 tahun terakhir tetap berada di tingkat memprihatinkan dengan tetap menyandang status utama penyebab kecelakaan fatal. Di samping itu, faktor kelayakan prasarana dan lingkungan turut mengancam keselamatan masyarakat di perjalanan.

Keselamatan Moda Transportasi Massal

Jusman Syafii Djamal, Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu Pertama 2007-2009, dalam kata pengantarnya di buku Transportasi Pro Rakyat, 2013, mencatat, Edie Haryoto sebagai direktur utama PT Kereta Api Indonesia mengundurkan diri di tahun 2000 setelah peristiwa tabrakan dekat Pos Rawabuntu, Tangerang, Banten, yang memakan 4 korban jiwa.

Badar Zaenie juga mundur dari jabatannya sebagai direktur utama terkait tewasnya 30 orang setelah tabrakan kereta di Stasiun Ketanggunan Barat, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Desember 2001.

Menurut Jusman, Edie Haryoto telah dengan sukarela memberikan contoh teladan kepada masyarakat tentang arti tanggung jawab moral ketika diberi amanah menjadi pemimpin sebuah BUMN yang berorientasi pada pelayanan publik.

Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan

Dalam buku yang berisi kumpulan catatan Edie Haryoto tersebut, diceritakan saat menjabat sebagai direktur utama PT Angkasa Pura II tahun 2002-2010, Edie dengan aktif mendukung program Roadmap to Zero Accident melalui berbagai langkah korporasi pada tahun 2007, saat membangun Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan, bandara pertama di Indonesia yang memiliki akses jalur kereta api dan city checkin terminal, di antaranya fokus pada pemberantasan pungutan liar di layanan taksi bandara.

Selanjutnya, atas masukan Jusman tentang kaitan antara toilet yang kotor dan dampaknya terhadap program roadmap to zero accident, Edie secara konsisten merombak semua sistem pembuangan kotoran dan mengganti semua peralatan di dalamnya, seperti keran air, dinding kumuh, dan sebagainya, demi memberikan layanan terbaik bagi pekerja dan pelanggan.

Ia menulis bahwa setiap elemen kecil di bandara perlu dicermati karena pasti ada kaitannya dengan peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan. Di dalam ketidakteraturan, ketidakbersihan, dan ruang yang tidak steril, ancaman pada keamanan bandara dan penerbangan bisa muncul tanpa diduga.

Contohnya seorang pilot atau pramugari terpeleset di toilet, kepalanya terbentur, dan ia tetap menjalankan tugasnya. Skenario kecelakaan kerja seperti ini tentu akan membuatnya tidak mampu berkonsentrasi membawa pesawat terbang dengan nyaman dan aman sampai tujuan.

Pesawat penumpang saat taxiing di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wiraswasta

Pada sebuah makalah berjudul Developments Regarding the Integration of the Occupational Safety and Health with Quality and Environment Management System oleh Gilberto Santos, Manuel Rebelo, Barros et al, yang dimuat dalam jurnal ilmiah Occupational Safety and Health, Public Health in the 21st Century, 2014, terangkum hasil penelitian tentang perkembangan usaha kecil dan menengan (UKM) di negara para peneliti, Portugal, menuju sertifikasi sistem manajemen K3, sistem manajemen mutu, maupun integrasi kedua sistem manajemen tersebut.

Mengacu pada standar sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja OHSAS 18001, sebanyak 300 kuesioner dibagikan kepada 300 UKM.

Mereka berpendapat tempat kerja di masa depan akan disesaki oleh usaha-usaha mikro yang fleksibel dan tahan banting.

Bahkan sejak 1980-an, para peneliti mengatakan bahwa tren peran penting UKM yang sedang mengalami tren peningkatan mengindikasikan awal baru era industrialisasi dan manufaktur yang semakin manusiawi dibandingkan generasi buruh massal jaman dulu.

Toko makanan ringan di Pasar Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat

Kesimpulan penelitian mereka adalah aset terbesar organisasi di wilayah atau negara mana pun adalah manusia yang memiliki kompetensi. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling berharga di organisasi mana pun, di negara mana pun, tapi sayangnya belum disadari oleh sebagian pemimpin.

Menurut European Agency for Safety and Health at Work (2002), isu-isu perubahan tatanan dunia kerja atau Changing Work World  memiliki karakteristik berikut:

  1. Bentuk organisasi kerja baru
  2. Hubungan kontrak model baru antar pihak terkait
  3. Waktu kerja baru
  4. Teknologi baru
  5. Perubahan pada tenaga kerja
  6. Perubahan pada keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam makalah terpisah berjudul Occupational Safety in Finland and South Korea, Salminen dan Seo menemukan bahwa berdasarkan data dari negara-negara yang tergabung di OECD tahun 2012, porsi wiraswasta (self-employed) lebih tinggi di Korea Selatan (28,8%) dibandingkan Finlandia (13.5%).

Masalahnya adalah para wirausahawan di Finlandia menghadapi jumlah kecelakaan kerja 40% lebih tinggi dibandingkan kelompok pekerja di Finlandia.

Di Amerika Serikat, pekerja mandiri 2,7 kali lebih sering menjadi korban kecelakaan kerja fatal dibandingkan pegawai perusahaan. Sementara data perbandingan ini tidak tersedia di Korea Selatan.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s