Mengenal peraturan perlindungan pekerja di tempat kerja

Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan memastikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Peraturan lainnya meliputi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan serta mencermati hasil investigasi beberapa peristiwa kecelakaan kerja fatal yang terjadi, di antaranya kebakaran pabrik petasan di Tangerang pada 26 Oktober 2017 dan kebakaran pabrik korek api di Binjai, Sumatra Utara, 21 Juni 2019, diketahui bahwa kecelakaan kerja terjadi karena tidak dipatuhinya Undang-Undang tersebut dan sederet peraturan pelaksanaannya, menyebabkan gagalnya upaya pencegahan kecelakaan kerja.

Di samping itu, tidak semua pekerja yang menjadi korban terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, hak-hak normatif sebagian pekerja tidak tersalurkan.

Menurut Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Bernawan Sinaga, sesuai Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015, pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya.

Kompensasi mencakup antara lain santunan meninggal yang dibayarkan sekaligus sebesar 48 kali upah, biaya perawatan atau pengobatan tanpa batasan sesuai indikasi medis, beasiswa bagi anak pekerja, serta jaminan hari tua dan pensiun.

Pemberi kerja perlu melaporkan upah sesuai upah yang sebenarnya diterima pekerja, serta tidak menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.    

Pelanggaran terhadap peraturan K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000 sesuai UU No. 1 tahun 1970 yang kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 dan yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikonversi menjadi Rp 100 juta.

Ketidakpatuhan terhadap pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan laporan upah yang akurat dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan penghentian pelayanan publik tertentu sesuai PP No. 86 tahun 2013, bahkan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak Rp 1 milyar sesuai pasal 55 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Archipelago Strategic & Partners Indonesia adalah konsultan bisnis dan manajemen yang meliputi pengembangan dan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Informasi mengenai penerapan K3 dapat melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat. Sedangkan informasi pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat menghubungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s