Since 2012, think archipelago has provided concise business management publication of various topics to cater for the stakeholders at Archipelago Strategic & Partners Indonesia (ASPI).
As it expands into reaching wider audience, the ASPI media subsidiary now also features insightful articles covering environmental and social issues, art studies, history, accompanied by critical review by ASPI professionals.
Pemilihan Koko Cici Jakarta merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan untuk mencari putra-putri terbaik di DKI Jakarta untuk menjadi duta budaya Tionghoa, duta pariwisata dan duta social di DKI Jakarta. Acara budaya ini tergolong prestisius, karena rutin dihadiri oleh kepala daerah, kalangan pejabat pemerintahan, pengusaha, dan tokoh masyarakat.
Setelah suksesnya pelaksanaan Koko Cici Jakarta 2019, tahun 2020 semua acara yang mendatangkan keramaian harus dibatalkan akibat upaya semua untuk mengatasi pandemi.
Kini, di tengah pandemi COVID-19 masih mendera, namun menimbang penurunan kasus harian di DKI Jakarta pada khususnya, Pemilihan Koko Cici Jakarta 2021 kembali diadakan, dan mengambil tema Spirit of Phoenix.
Spirit memiliki arti semangat, sedangkan Phoenix sering dianggap sebagai raja dari segala burung, sehingga dianggap sebagai burung yang paling terhormat. Satwa yang digambarkan kepala seperti burung pelikan, berleher seperti ular, berekor sisik ikan, bermahkota burung merak, bertulang punggung mirip naga dan juga berkulit sekeras kura-kura ini, diyakini akan memperbaiki keadaan dan mendamaikan suasana.
Selain itu, Phoenix juga merupakan lambang dari kebajikan, keharmonisan, tanggung jawab, perbuatan baik, kemanusiaan, sosok yang dapat dipercaya, sehingga sering dijadikan sebagai simbol dari pelbagai daur hidup manusia.
Dengan demikian diharapkan Koko Cici Jakarta sebagai duta budaya Tionghoa, duta pariwisata dan duta sosial di DKI Jakarta dapat membangkitkan semangat menyongsong hari yang indah.
Sama dengan kriteria yang ditetapkan di rangkaian pagelaran sebelumnya, kontestan Koko Cici Jakarta akan dinilai berdasarkan 3B+1T, yaitu behavior, brain, beauty & talent.
Namun ada yang berbeda di tahun ini, di mana penggunaan teknologi komunikasi daring memungkinkan para finalis untuk mempertunjukkan penampilan dan bakat mereka , seperti beatbox, acting, wushu, memasak, sulap, menyanyi, dansa, pertunjukan musik, melalui unggahan ke Instagram Koko Cici Jakarta.
Pada Grand Final, ke-24 finalis Koko Cici Jakarta 2021 akan memperkenalkan diri mereka dengan kemampuan bahasa asing yang dimiliki oleh masing-masing finalis. Kegiatan ini juga menjadi langkah pertama bagi finalis untuk memperkenalkan diri sebagai Koko Cici Jakarta 2021 kepada masyarakat Jakarta.
Archipelago Strategic & Partners Indonesia (ASPI) melalui unit pelatihan bisnis manajemen dipercaya untuk menjalankan human resources management foundation level training di kantor pusat perusahaan manufaktur kemasan air minum plastik PT Primadaya Plastisindo, kawasan industri Pasar Kemis, Tangerang, 10 Juni 2021.
Pelatihan dasar ini adalah bagian dari program pelatihan dalam pengembangan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang juga disusun oleh tim konsultan bisnis manajemen ASPI di perusahaan tersebut, dan dibawakan oleh HR Senior Consultant Sally Condro, B.Psy.
Perusahaan mengikutsertakan tim HRD yang berasal dari kantor pusat dan pabrik cabang, dan memperoleh materi yang mencakup:
Lembaga pelatihan bisnis manajemen ASPI dipercaya untuk menyelenggarakan pelatihan bersertifikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 secara in-house di PT Primadaya Plastisindo, Tangerang, 5 April 2021.
Dalam rangka mempersiapkan kualifikasi perusahaan terhadap tingkat pemenuhan standar manajemen K3 dalam negeri yang bersifat wajib tersebut, produsen kemasan plastik khususnya di unit Tangerang yang mulai beroperasional sejak 2018 ini membekali segenap tim manajemen dengan pengetahuan praktis terkait yang terangkum dalam modul pelatihan ASPI, mencakup:
Pemahaman standar SMK3 versi PP 50 tahun 2012
Pembentukan dan sosialisasi tim tanggap darurat
Pembentukan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3)
Pemenuhuan 64 kriteria dalam audit SMK3 tingkat awal
Sebagai produsen tangki air polietilena bermerek Cobra dengan pangsa pasar luas di Indonesia, PT Mitra Sinar Indah menganggap sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 penting tidak hanya untuk menopang kegiatan kerja yang produktif, namun juga sebagai syarat kelayakan sertifikasi SNI 7276-2014 terkait produk tangki air silinder vertikal polietilena (PE).
Selain Cobra, perusahaan yang memusatkan aktivitas produksi di Cileungsi, Bogor, ini merupakan pemilik merek yang juga sudah dikenal luas oleh masyarakat di sejumlah daerah, seperti tangki air Bangau.
Bertempat di kantor cabang pabrik, pelatihan tingkat dasar atau foundation level ISO 9001:2015 berlangsung pada dua hari terpisah, yaitu 2 dan 12 Maret 2020, dan menggunakan modul pelatihan terstandar dari ASPI dengan cakupan topik:
Sejarah dan latar belakang ISO dan produk terpopuler mereka, yaitu sistem manajemen mutu ISO 9001
Perkembangan terkini dan manfaat dari penerapan ISO 9001 versi terbaru tahun 2015
Prinsip sistem manajemen mutu
Pengenalan dan rangkaian workshop tentang pemenuhan klausul-klausul seperti yang disyaratkan dalam standar ISO 9001:2015
Keikutsertaan aktif dari segenap kepala bagian sepanjang pelatihan yang dibawakan oleh unit pelatihan bisnis manajemen ASPI, dan di bawah pengawasan langsung dari para pimpinan perusahaan, menunjukkan komitmen bersama untuk menerapkan sistem manajemen sesuai rencana yang sudah ditetapkan.
“Kita menakar antara masa lalu dan masa kini. Di antara melupakan dan mengingat, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam hal apa saja. Kamu dilanda kesakitan. Merana karena kenangan, meratapi tentang apa yang telah terjadi. Pilu dalam kesunyian…,” tutur Maria berusaha mengupas ingatannya, juga ingatan kelam yang dialami Pedro dan Sofia.
Sejak fragmen pertama, pertunjukan teater film Waktu Tanpa Buku (WTB) yang dipentaskan mainteater Bandung pada 5-6 Desember 2020 secara daring, mencoba menguliti pergulatan pikiran dan jiwa setiap tokoh yang pernah hidup di masa kediktatoran Uruguay, Amerika Selatan pada tahun 1973-1985.
Ruang hitam dengan lantai yang ditutupi tumpukan koran, kertas-kertas berserakan, sebuah mesin ketik, benang rajut berwarna merah menjadi panggung kelima aktor mainteater yang disutradarai Heliana Sinaga. Meskipun mengalih wahanakan dalam bentuk teater film namun dramaturgi dibangun dengan realisme yang ketat. Dalam durasi 2 jam, mainteater mementaskan secara utuh dan bersetia pada naskah karena setiap fragmen dirasa menjadi penting disampaikan.
“Naskah ini tentang Uruguay tetapi dibahasakan secara universal. Kami membuat slide tragedi-tragedi hak asasi manusia di Indonesia. Apakah kita akan melupakan atau menghadirkan kembali,” ungkap Heliana.
Naskah Waktu Tanpa Buku karya penulis Norwegia Lene Therese Teigen, diterjemahkan oleh Faiza Mardzoeki. Naskah ini berkisah tentang kehidupan para penyintas yang mengalami penyiksaan, penjara dan pengasingan. Naskah ini juga turut dibukukan dan beredar di toko buku, sekolah dan kelompok-kelompok teater.
Dalam rangka menyambut 16 Hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan Hari Hak Asasi Manusia, pada 25 November – 10 Desember 2020, Institut Ungu mengadakan kegiatan bertajuk Dialog Seni dan HAM. Salah satu rangkaian acaranya berupa pertunjukan daring teater film dari produser Faiza Mardzoeki berjudul Waktu Tanpa Buku berlangsung secara daring 1-10 Desember 2020, digarap 5 sutradara perempuan yaitu Ramdiana dari Serikat Sapu Lidi Aceh, Heliana Sinaga dari Mainteater Bandung, Ruth Marini dari Ruang Kala Jakarta, Shinta Febriany dari Kala Teater Makassar dan Agnes Christina dari Yogyakarta juga Wawan Sofwan sebagai konsultan pertunjukan.
“Institut Ungu mengajak 5 sutradara dalam proses ketat 2 bulan selama masa pandemi. Drama ini menampilkan memori para penyintas di Uruguay dan saya juga teringat masa Orde Baru dan korban seperti Wiji Tukul dan Marsinah. Kita perlu mengingat dan merawat ingatan karena masa lalu juga menjadi titik permulaan hari ini” tutur Faiza dalam Diskusi Seputar Seni dan HAM 25 November silam.
Penawaran kelima sutradara perempuan dalam mementaskan Waktu Tanpa Buku dipentaskan beragam dengan pendekatan sinematik. Pada Kala Teater Makasar, tubuh menjadi pijakan utama untuk mengisahkan moment keharuan dan kesedihan. Menurut Shinta, naskah ini sudah memiliki struktur dramatik yang kuat dan puitik dan menjadi menjadi tantangan sendiri untuk menafsirkannya melalui peristiwa teater.
Dalam pertunjukan Kala Teater disutradarai Shinta Febriany, keberadaan tubuh-tubuh yang hidup dalam derita dan masa lalu direpresentasikan dengan tubuh yang artistik. Penonton seperti diajak memasuki dunia yang lain. Ruang putih dengan aktor-aktor berbaju putih, bertopeng merah dan kacamata hitam, lontaran dialog diucapkan dengan verbal dan stilisasi gerak—tubuh yang jatuh bangun, gerak-gerak kecil tangan dan kaki, memainkan kursi–memberikan impresi tersendiri yang unik tanpa kehilangan emosi kepedihan yang juga terasa kuat: berbicara tentang interogasi, perempuan-perempuan yang digantung, penyiksaan Pedro di penjara, seorang anak yang kehilangan ayah di penjara atau istri yang menunggu suaminya pulang atau mati.
Pada adegan menari “Tango” peristiwa masa lalu dan kini terasa satir. Mengingat betapa indahnya ibu dan ayah menari Tango bersama dan pada sisi lain mengingat rasa sakit. Berbagai peristiwa hidup tak ayal serupa tarian kehidupan dalam derita dan kebahagiaan.
September saw the commemoration of several international days to raise environmental awareness, from the International Day of Clean Air for Blue Skies that fell on the 7th, International Day for the Preservation of the Ozone Layer on 16th, and World Maritime Day on the 24th.
Archipelago Strategic & Partners Indonesia (ASPI), an environmental management consulting that has helped local organizations to implement ISO 14001:2015 standard in environmental management, celebrated the month by campaigning on the importance of business sustainability on grounds of environmental protection and circular economy.
Go to ASPI portfolio to learn more of their works in making Indonesia a sustainable place for business investment by conforming to ISO’s environmental management standard.
Energy efficiency of shipping
International shipping transports more than 80 per cent of global trade to peoples and communities all over the world. Shipping is the most efficient and cost-effective method of international transportation for most goods; it provides a dependable, low-cost means of transporting goods globally, facilitating commerce and helping to create prosperity among nations and peoples.
The world relies on a safe, secure and efficient international shipping industry, which is an essential component of any programme for future sustainable green economic growth in a sustainable manner.
The promotion of sustainable shipping and sustainable maritime development is one of the major priorities of International Maritime Organization (IMO) in the coming years. Therefore, energy efficiency, new technology and innovation, maritime education and training, maritime security, maritime traffic management and the development of the maritime infrastructure: the development and implementation of global standards covering these and other issues will underpin IMO’s commitment to provide the institutional framework necessary for a green and sustainable global maritime transportation system.
The theme for this year’s World Maritime Day is Sustainable shipping for a sustainable planet which provides an excellent opportunity to raise awareness of the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs).
The shipping industry has already started the transition towards this sustainable future with the adoption of measures to cut greenhouse gas emissions, reduce the sulphur content of ships’ fuel oil, implement the Ballast Water Management Convention, protect the polar regions, reduce marine litter, and improve the efficiency of shipping through the electronic exchange of information.
Ozone layer protection
World Ozone Day has been celebrated since 1994, when the United Nations General Assembly proclaimed on 16 September the International Day for the Preservation of the Ozone Layer, commemorating the date, in 1987, on which the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer was signed.
The day is mainly intended to spread awareness of the depletion of the Ozone Layer and search for solutions to preserve it.
Encouraged by the increasing interest of the international community in clean air, and emphasizing the need to make further efforts to improve air quality, including reducing air pollution, to protect human health, the General Assembly of the United Nations decided to designate 7 September as the International Day of Clean Air for blue skies.
Аir pollution is the single greatest environmental risk to human health and one of the main avoidable causes of death and disease globally, with some estimated 6.5 million premature deaths across the world in 2016 attributed to indoor and outdoor air pollution.
Particularly in developing countries, air pollution disproportionately affects women, children and the elderly, especially in low-income populations as they are often exposed to high levels of ambient air pollution and indoor air pollution from cooking and heating with wood fuel and kerosene.
Аir pollution is a global problem with far-reaching impacts owing to its transport over long distances. In the absence of aggressive intervention, the number of premature deaths resulting from ambient air pollution is estimated to be on track to increase by more than 50 per cent by 2050.
Society bears a high cost of air pollution due to the negative impacts on the economy, work productivity, healthcare costs and tourism, among others. Hence, the economic benefits of investing in air pollution control cannot be overestimated, and it must be understood that there is also an economic rationale to act and that cost-effective solutions exist to address air pollution.
Poor air quality is a challenge in the context of sustainable development for all countries, in particular in cities and urban areas in developing countries, with levels of air pollution that are higher than the limits set out in the WHO air quality guidelines.
Some air pollutants, such as black carbon, methane and ground-level ozone, are also short-lived climate pollutants and are responsible for a significant portion of air pollution-related deaths, as well as impacts on crops and hence food security, so their reduction has co-benefits for the climate.
International Day of Clean Air for blue skies
UN Member States recognize the need to substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination by 2030, as well as to reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management by 2030.
Clean air is important for the health and day-to-day lives of people, while air pollution is the single greatest environmental risk to human health and one of the main avoidable causes of death and disease globally. Air pollution disproportionately affects women, children and older persons, and also has a negative impact on ecosystems.
Today, the international community acknowledges that improving air quality can enhance climate change mitigation and that climate change mitigation efforts can improve air quality.
In the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, entitled the future we want, Indonesia, among many countries committed to promoting sustainable development policies that support healthy air quality in the context of sustainable cities and human settlements. Also, the 2030 Agenda for Sustainable Development, which outlines a road map to achieving sustainable development, environmental protection and prosperity for all, recognizes that air pollution abatement is important to the attainment of the Sustainable Development Goals.
In Indonesia Energy Outlook 2018, Agency for the Assessment and Application of Technology (2018), primary energy mix in Indonesia is still dominated by fossil fuel and coal which account for 38% and 30% of total primary energy in 2016. The use of new renewable energy (NRE) continues to increase but still not realized at its full potential and lag behind other traditional sources of energy such as coal and fossil fuel.
Presently, the main supplies of NRE in Indonesia come from hydropower, then followed by biomass, geothermal, and biodiesel. These sources of power have not been developed optimally due to various constraints such as high initial investment costs, geographical location, and low efficiency.
With the current pace of NRE development, the government target of NRE mix at 23% in 2025 is difficult to achieve. A study by the Agency for the Assessment and Application of Technology in 2018 estimates NRE proportion to total primary energy will only reach 12.9% in 2025 and 14.9% in 2050.
More ambitious policies and a comprehensive NRE program that include stakeholders both from the demand and supply sides have to be implemented in order to accelerate renewable energy mix in Indonesia.
Policy direction 2020-2024
Increasing the utilization of new renewable energy (NRE) to generate electricity
Development of an NRE-based small electric power energy system for supplying electric power in regions tha他are not covered by grid expansion
Budget allocation for the NRE infrastructures development for villages that will not be electrified sustainably for a long-term use
Establishment of an NRE’s separate business entity that mandated by the government to develop, utilize, and/or purchase NRE;
Increasing the role of the private sector incentive-based policy to encourage investment in NRE
Regulatory reform to maximize citizens’ participation in NRE development,
Designing an NRE development plan that feasible to implement.
Reviewing the utilization of nuclear power plants
Conducting research on nuclear power plants development which takes account economic and safety factors
Designing a roadmap for nuclear power plants implementation as the last option of national energy development priorities
Preparing the regulatory and institutional needs of nuclear power plants implementation
Preparing to master nuclear power plants technology
Accelerate the implementation of geothermal energy
Preparing geothermal fields as the new geothermal mining plant
Perfecting the mechanism of tender procurements in geothermal infrastructures development and accelerating the biddings for new geothermal mining plant
Creating fiscal and non-fiscal incentives system to reduce the risk of geothermal exploration.
Increasing biofuels utilization
Conversion from fossil fuels to biofuels use in the transportation and manufacturing sectors, and power plants
Provision of special land for energy gardens,
Development of potential commodities/superior varieties aside from food needs
Improvement of biofuel off-taker mechanism (market guarantee), including standardizations, subsidies, and raw material prices, as well as biofuels’ selling prices
Improving the quality and potency of new renewable energy data
Quality and quantity increase of water energy potential survey, bioenergy, solar, and wind
Implementation of current potential survey, tide an difference in ocean layer temperature, and other NREs.
Policy direction 2025-2030
Increasing the utilization of new renewable energy (NRE)
Strengthening the development of smart grid system
Budget enforcement for the NRE infrastructures development
National industry development to support NRE power plants construction
Developing nuclear power plants utilization
Increasing the national capacity in the field of nuclear power use safety
Preparing pre-feasibility academic studies as a basis to make a decision on the planning of nuclear power plant development
Preparation of nuclear power plants development
Increasing investment in the NRE sector
Strengthening the role of NRE business entities
Promoting investment in NRE sector
Polishing NRE’s financing schemes
Refining price schemes of NRE-powered electricity
Develop new technologies for the progress of new and renewable energy
Technology development and innovation of equipment/machinery/transportation facilities of biofuels;
Technology development and utilization innovations of new energy
The ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN-OSHNET) and its predecessors have a long history, extending back to the 1980s. It is a network of 10 ASEAN countries’ government OSH institutions, OSH departments of the ministries of labour (MOL), or respective bodies or institutions in the jurisdiction of the MOL.
Its origin can be traced from the ILO Programme for the Improvement of Working Conditions and Environment (PIACT) in 1976.
An ILO seminar, held in 1984 for the ASEAN countries, recommended the establishment of a regional centre to collect and disseminate information in ASEAN, and to manage research and training for the improvement of working conditions and environments.
The idea to develop a project network for improving working conditions was agreed by the First ASEAN Labour Technical Working Group Meeting, held in October 1984 in Manila, and the proposal was approved by the Fifth ASEAN Labour Ministers’ Meeting, held in Manila at the same time.
In 1995, the ASEAN Secretariat obtained United Nations Development Programme (UNDP) funding to conduct a feasibility study on the establishment of an ASEAN training centre and network for the improvement of working conditions and environments.
Establishment and development
Feasibility study was conducted in 1996, and a workshop to review the results was convened in Manila in October of the same year, attended by the head of the Philippine National OSH Centre and national experts from seven ASEAN countries. They agreed upon the following recommendations:
To establish ASEAN-OSHNET among the national OSH institutions in ASEAN
To form an ASEAN-OSHNET Coordinating Board, comprising the heads of the national OSH centres or their equivalents – which report directly to the ASEAN Subcommittee on Labour Affairs (ASCLA) – to oversee the operation of ASEAN-OSHNET, and the planning and implementation of its Plan of Action.
That the ASEAN-OSHNET Coordinating Board will meet once a year, and its immediate task will be to establish the secretariat of the network.
That ASEAN-OSHNET be considered a flagship project of the ASEAN Economic Charter
To include six projects in the Proposed Four-Year Plan of Action.
The development history of ASEAN-OSHNET can be divided into four stages:
Foundation – establishment of the network, defining the mission and objectives, building infrastructure, and agreeing on division of work (2000 – 2005).
Policy, and substantive capacity development – earning official recognition by the ALMM, focusing on programme areas, content and methods, training capabilities, and learning networking practices (2006 – 2010).
Revitalizing – evaluating the achievements, identifying strengths and challenges, showing results, raising the OSH profile, and expanding scope and coverage (2011-2015).
Integration, regional and global – combining objectives from several policy dimensions for the overall development of work life within the framework of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) vision 2025, and the ALM labour ministers’ Work Plan 2016 – 2020, and the UN Sustainable Development Goals in collaboration with the Plus Three and global partners, ILO, ISSA, the IALI, and ICOH.
Indonesia’s leading role
From the beginning, the development of the network has been continuous and progressive. After 15 years of activity ASEAN-OSHNET is well established, active, and productive. An extensive report, Turning Visions into Action, was published in 2015 for the 15th anniversary of the network, and it documented full achievement of the objectives set in the foundation meetings.
Indonesia ministry of manpower held the 20th ASEAN Coordinating Board Meeting (CBM), which is held annually by rotating hosts among Southeast Asian countries, in Yogyakarta in 2019.
Speaking at the opening meeting, Directorate General of Labor Supervision and Occupational Safety and Health secretary Budi Hartawan said the meeting aims to collect and disseminate information, research and training to improve the environment and working conditions in ASEAN.”
It was the third time Indonesia had become host and chairman of the CBM, after 2000 and 2010.
Status and constitution
The foundation of the ASEAN-OSHNET is based on the memorandum of understanding (MOU) between the members’ OSH administrations from the year 2000.
Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam have formally recognized the ASEAN-OSHNET as an important instrument for the development of ASEAN OSH policies and practices in the region, and have delegated key tasks in the implementation of the ASEAN Labour Ministers’ Meeting (ALMM) OSH strategy.
In 2006, OSH was added as the sixth priority area for ASEAN. The ASEAN Labour Ministers’ Meeting (ALMM) has formally recognized ASEAN-OSHNET as an instrument for the ASEAN OSH policy implementation, such as in 2017 when they adopted a Statement on Improvement of Occupational Safety and Health for Sustainable Economic Growth.
ASEAN-OSHNET can demonstrate high productivity and impact at the level of policy support for the prevention and management of occupational hazards, accidents, and diseases. This has been done through the implementation of the network’s own, OSH strategies, development of strategic planning and national OSH programmes, development of OSH framework and infrastructures, development of research, information, human resources, and their competence through training, and guidelines and methods for good practices in OSH and in inspection.
A reliable and scalable cloud infrastructure can improve performance and simplify operations for every aspect of IT infrastructure. Optimized resource and recovery capabilities ensure business continuity for e-commerce, fintechs, online media and education, or gaming industry.
Digital application built on such platform enable digital companies to offer both online and offline customers better user experience, and to achieve more efficient IT spending.
Alibaba is devoted to empowering local businesses and industries of all sizes in the transition to the digital world, said Alibaba Cloud Intelligence Internatoinal Business President Selina Yuan in Alibaba Cloud Summit 2020, the first to be held virtually on 2 July.
Alibaba has been partnering with Adira Finance since 2018, after the launch of their first data center in Indonesia, helping to empower the ERP system, and manage digital initiatives with the support of the latest technology, said deputy director Dodi Suwandi.
Dwiantoro Wibowo, Indonet Business Solution Director said that his company even has partnered with Alibaba before there is an Alibaba data center in 2017.
Astra international subholding for financial services business Astra Financial director Handoko Liem commended Alibaba for the uninterrupted services during pandemic lockdown.
Tokopedia Distinguished Engineer Andrew Efendi said both companies have made cooperations in comprehensive set of product portfolios, ranging from infrastructure as a service, big data, artificial intelligence, and security.
In the recorded opening speech, Indonesian Communication and Information Technology minister Johnny G. Plate, congratulated Alibaba on the commencement of the third availability zone and data scrubbing centre in Indonesia, scheduled for operation by early next year.
The initiative will become part of efforts to accelerate Indonesia’s digital transformation. The ministry hoped that data management by industry players in line with the principles of data management for Indonesian government, namely lawfulness, fairness, and transparency.
Indonesia has consistently conveyed these principles in various international forums, such as the International Telecommunication Union (ITU), World Economic Forum (WEF), G-20 Digital Economy Task Force Forum, and the latest ASEAN-China Year on Digital Economy Cooperation
Alibaba Cloud Indonesia Country Manager Leon Chen stressed out the necessity to provide a trusted cloud infrastructure – meaning always online – that is also compliant with local regulatory aspects.
“Three data centers will further improve the disaster recovery capability, which allow clients to move critical tasks to another available zone. More businesses, including traditional ones such as bank, have their IT infrastructure moved to cloud in the wake of pandemic crisis,” he said.
3 data centers in Indonesia, the previous two completed in 2018 and 2019, add up to 64 availability zones in 21 countries across the globe. They provide high availability for clients to easily perform disaster recovery over multiple zones.
The new data center plus scrubbing center will further enrich Alibaba Cloud services In Indonesia, ranging from database, computing, network, to data analytics.
Meanwhile Alibaba Cloud Anti DDoS (distributed denial of service) running on a scrubbing center can automatically mitigate attacks and heighten security level.
With the opening of the first data scrubbing center in Indonesia, Alibaba will be able to detect, analyze, remove suspicious traffic to fend of the DDoS attack, especially for clients in finance and gaming sectors.
Johnny made remarks about the accelerating digitalization owing to the pandemic. But the key factor in digital transformation of Indonesia’s economy lies in the continuing collaboration between the government, entrepreneurs, academics, civil society, and all stakeholders in order to reap the true benefits out of innovation.
According to United Nations special report on SME Day 2020, small, medium and start-up enterprises, which generally employ fewer than 250 persons, are the backbone of most economies worldwide and currently play a key role in developing countries.
According to the data provided by the International Council for Small Business (ICSB), formal and informal small and medium-sized enterprises (SMEs) make up over 90% of all firms and account. While they may be small individually, new ILO data show that micro and small enterprises, together with own account workers, account for a staggering 70% of employment worldwide.
These types of enterprises, with a large share of those classed as micro firms consisting of fewer than ten employees, are responsible for significant employment and income generation opportunities across the world and have been identified as a major driver of poverty alleviation and development.
SMEs tend to employ a larger share of the vulnerable sectors of the workforce, such as women, youth, and people from poorer households – populations with high vulnerability in times of COVID-19. SMEs can sometimes be the only source of employment in rural areas. As such, SMEs as a group are the main income provider for income distribution at the “base of the pyramid”.
Across all countries, SMEs do more than create employment: they are also engines of economic growth and social development. In most OECD countries, SMEs contribute more than 50% of GDP, and some global estimates put this figure as high as 70%. This contribution varies across sectors, and is particularly high in the service industry, where SMEs account for 60% or more of GDP in nearly all OECD countries.
To continue playing their crucial role in creating decent jobs and improving livelihoods, small businesses depend more than ever on an enabling business environment, including support for access to finance, information, and markets.
The Indonesian-based Archipelago Strategic & Partners Indonesia (ASPI) business and management consulting, for their part, play an active role in helping both local SMEs and large enterprises meet ISO standards requirements through system development, competency-based certified training course, and reliable publication to support their partners’ business sustainability.
ASPI marketing director Felice Arlene, M.Si, said that trust is fundamental, as in every business scenes around the globe, but her team are also committed to deliver creative and practical approach to support businesses circumvent risks, while foreseeing the opportunities on the flip side of the coin.
Small businesses, including those run by women and young start-up entrepreneurs, are being hit hardest by the economic fall-out of the pandemic. Unprecedented lockdown measures enacted to contain the spread of the coronavirus have resulted in supply chain disruptions and a massive drop in demand in most sectors.
A global survey by the International Trade Centre, an agency of WTO and UN, reported in SME Competitiveness Outlook 2020, showed that The majority (55%) of businesses had been strongly affected by the pandemic and the measures taken to contain it. Smaller companies tended to be more strongly affected by COVID-19 than larger ones. Nearly two-thirds of micro and small firms said their business operations were strongly affected by the crisis, compared with about 40% for large companies.
Companies operating in services have been most affected by COVID-19 (Figure 24), with the most severity reported by those in accommodation and food services, followed by non-food manufacturing; retail and wholesale; and travel and transport. Micro, small and medium-sized enterprises are overrepresented in most of these sectors. In accommodation and food services, 76% of businesses said their operations were strongly affected by COVID-19 as a result of partial and full lockdown (Figure 24). More than three quarters of companies in this sector experienced a reduction in sales.
On the other hand, COVID-19 has presented an opportunity for some manufacturing firms. About 10% of firms in agri-food processing experienced an increase in sales due to COVID-19.
According to Forbes, a venture capital General Catalyst announced USD 2.3 billion plan for three series of funding, comprising seed funding, growth funding, and further support for the leagues of established start-ups to aim for bigger sales.
In April, General Catalyst executives said of how the pandemic brings forth the technology that allows them to rethink several core services in healthcare, education, and SMEs. Abound with optimism, they believed the founders will march forward while creating wonders out of the pandemic.
Experts opined that it is the time for start-up enterpreneurs to convince the public that they can endure the pandemic. The developing situation suggests some tech-driven opportunities leaning towards several industries including logistics, education, healthcare, and cyber security.
Online-based education start-up Yuanfudao from China recently acquired USD 1 billion fundings, adding up to their valuation at USD 7.8 billion. Initiated by Hillhouse and Tencent Holdings, investors can see the opportunity that underlies parents decision to move their children’s learning activities home, making advantage of all possible virtual means.
English learning platform Lingumi brought in GBP 4 million in fundings when users recorded 50% increase during strict measures among Chinese citizen.
The founders of the artificial intelligence hotel booking company Pruvo in Israel are delighted to get USD 1.1 billion in seed fundings when the timing seem all at odds for many companies to attract investors.
Opportunity-driven investors are also found in a number of app-based retailers. Data collected by analytics company Apptopia suggested, several apps from the US recorded daily download rates surging in March compared to February.
Coupled with preventive measures by the US governments, the demand for goods delivery and household stocks had boosted Instacart up 218 per cent, Walmart Grocery 160 per cent, and Shipt 124 per cent.